TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu.

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu memiliki tugas  melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pngendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  2. Pemberian dukungan atas penyélenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencanas Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  2. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan, UPT, Jabatan fungsional;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layana
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan;
  2. merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan;
  3. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan dan peningkatan layanan, UPT dan jabatan fungsional;
  4. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan
  5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  6. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  7. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.      

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  2. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan
  1. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  2. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  3. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  4. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  5. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  6. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  7. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  • melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  1. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  1. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat
  2. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
  4. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
  1. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  2. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
  3. melaksanakan penyusunan  bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  4. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  5. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  7. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
  • melaksanakan verifikasi keuangan;
  1. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  • melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan Keuangan;
  • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan;
  1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  2. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan progam dan keuangan;
  3. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program dan keuangan;
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  5. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian dan umum;
  2. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  1. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  5. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan dinas;
  6. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  7. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  • melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  1. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  • melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  • melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
  3. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
  4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  5. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
  6. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
  7. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
  8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; melaksanakan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengembangan perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  5. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  6. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  7. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  11. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
  1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program seksi perencanaan penanaman modal;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang perencanaan penanaman modal;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal;
  5. melaksanakanpengumpulan data, penyusunan bahan análisis dan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha
  6. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan análisis dan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  10. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  11. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal
  1. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarakan sektor usaha dan wilayah;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saling berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  7. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  11. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang promosi dan kerjasama;
  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal
  • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.    

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja seksi promosi penanaman modal;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang promosi penanaman modal;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal;
  5. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan promosi penanaman modal berdasarakan sector usaha dan wilayah;
  6. melaksanakan promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
  7. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  11. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  3. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  4. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  5. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  6. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi bidang Penanaman Modal;
  7. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup bidang penanaman modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  8. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  9. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan tim teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
  11. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan;
  • melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi; dan
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  5. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  2. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  5. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
  6. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaiaan permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  10. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

        k.    melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  • melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

  1. melaksanakan penyusunan program Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  5. melaksanakan pengolahan data Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  6. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  7. melaksanakan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. melaksanakan pengelolaan sebagai administrator sistem operasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  9. melaksanakan pengelolaan data base Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  10. melaksanakan pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  11. melaksanakan pengelolaan data fisik dan digital Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  • melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal dalam LKPM dan PTSP;
  1. melaksanakan pelayanan pengambilan data Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah selesai diterbitkan;
  • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
  3. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
  5. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  1. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  2. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
  5. melaksanakan pengkajian perumusan pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait bidang Pelayanan dan Perizinan;
  7. melaksanakan pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
  1. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan;
  • melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  1. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  2. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  5. penggordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  6. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi:
  7. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  8. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  9. pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  10. pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  11. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan I dengan unit kerja terkait.
  12. pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  13. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  14. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan I;
  15. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;
  16. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  17. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  • melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  5. penggordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  6. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi :
  • perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan unit kerja terkait; dan
  • pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  1. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  2. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizina
  3. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  5. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  8. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  9. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  11. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  5. penggordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  1. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi:
  • perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan unit kerja terkait; dan
  • pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  1. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  2. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  3. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  5. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  1. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  • melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  • melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan;
  2. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, dan pelaporan dan dokumentasi;
  3. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengaduan dan peningkatan layanan;
  4. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  5. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  6. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  7. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  8. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
  9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
  11. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi; dan
  1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Informasi dan Pengaduan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang informasi dan pengaduan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengaduan;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan pengaduan;
  5. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  7. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dan tindaklanjut pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  8. melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  9. melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  10. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  11. melaksanakan penyiapan data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  1. melaksanakan penyiapan bahan koordniasi penanganan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

      n. melaksanakan penyusunan konsep penanganan pengaduan dna tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

  • melaksanakan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang informasi dan pengaduan;
  2. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan;
  3. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  4. melaksanakan tugas operasional di bidang informasi dan pengaduan;
  5. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang informasi dan pengaduan;
  6. melaksanakan ketatausahaan di bidang informasi dan pengaduan;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan pengaduan
  8. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  5. melaksanakan penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat
  1. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  2. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
  5. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. melaksanakan penyusunan bahan pemberian insentif dan kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  1. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • melaksanakan tugas operasional di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  1. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  2. melaksanakan ketatausahaan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelaporan dan Dokumentasi;
  2. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  3. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  4. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  5. melaksanakan administrasi pelaporan dan penyusunan dokumentasi dalam penyelenggaraan pelayanan peerizinan dan non perizinan;
  6. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data informasi dari dokumentasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  7. melaksanakan pendokumentasian dari pengarsipan, pelaporan dan dokumentasi;
  8. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  9. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  11. melaksanakan tugas operasional di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  • melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  1. melaksanakan ketatausahaan di pelaporan dan dokumentasi;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  • melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.