1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan

  2. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Teknis Daerah

  3. Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan

  4. Peraturan Bupati No 45 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

  5. Surat Keputusan Kepala BPMPPT Tentang Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan 21 Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu

  6. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

  7. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

  8. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah

  9. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan

  10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Perindustrian

  11. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011

  12. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

  13. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi

  14. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

 

REGULASI TERKAIT ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

  1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

  2. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  3. Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

  4. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

  5. Perpres RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

  6. Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang :Percepatan pelaksanaan Berusaha

  7. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  8. Permenkeu Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran

  9. Permenkeu Nomor 35/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

  10. Permendag Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir

  11. Permendag Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

  12. Permendag Nomor 77 Tahun 2018 Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

  13. Permentan Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

  14. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

  15. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan

  16. Permen LHK RI Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/ Tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  17. Permen LHK RI Nomor: P.23/MENLHK/ESTJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan izin Lingkungan

  18. Permen LHK RI Nomor: p.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Nalasisi Mengenai Dampak Lingkugnan untuk usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang

  19. Permen LHK RI Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

  20. Permen LHK RI Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik

  21. Permen Kominfo Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pelayanan perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

  22. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  23. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

  24. Peraturan BKPM Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

  25. Perka BPS Nomor 19 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha

  26. Surat Edaran Kemenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan perizinan Penggunaan tenaga Kerja Asing