Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan

Melalui Etika Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu kunci dalam suatau pembangunan. Pelayanan publik yang baik akan mendorong kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik juga merupakan suatu cermin dari kinerja birokrasinya jika pelayanan publiknya baik, tentunya diiringi dengan cara kinerja birokrasinya yang juga baik, begitu pula sebaliknya. Pemerintah (birokrasi) berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (public services), pemerintah daerah harus dapat memberi pelayanan publik secara prima yang sesuai dengan keinginan/aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintah yang baik (good) yaitu demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu bidang pelayanan publik yang seringkali menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di bidang  administrasi pemerintahan, khususnya administrasi perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang yang lainnya.

Mengingat fungsi utama Pemerintah dalam melayani, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yangmengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayana perlu diadakannya Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan Bimbingan Teknis ini diharapkan aparatur pelaksanan di bidang pelaksana di bidang pelayana  perizinan dapat lebih disiplin, profesional dan loyal di bidangnya masing-masing, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini diantaranya adalah :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara perizinan
  2. Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan perizinan
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  4. Mengevaluasi penyelenggaraan perizinan

Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang menjadi tombak pelayanan publik sehingga diharapkan dapat memberikan pelayana  yang terbaik.           

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan bimbingan teknis tentang peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan melalui etika pelayanan publik, adalah :

  1. Memberikan wawasan /pemahaman tentang prosedur pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung Barat
  2. Memberikan wawasan /pemahaman tentang etika pelayana publik terhadap masyarakat
  3. Memberikan gambaran mengenai tata cara dalam memberikan pelayana kepada masyarakat yang baik
  4. Sebagai wadah atau media dalam menerima masukkan untuk kemajuan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.

 

10 November 2017 / Berita

PESONA objek wisata Curug Malela di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat tak hanya menarik wisatawan lokal. Namun, air terjun yang sering disebut miniatur Niagara Falls di perbatasan Kanada-Amerika Serikat ini juga sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Berdasarkan...

30 Oktober 2017 / Berita

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai jumlah tenaga kerja yang terserap berkat realisasi investasi masih kurang. Berdasarkan data BKPM, sejak 2015 hingga paruh pertama 2017, jumlah tenaga kerja yang terserap tercatat 3,4 juta orang tenaga kerja dari...

24 Oktober 2017 / Berita

Pemkab Bandung Barat mempersiapkan semaksimal mungkin menghadapi penilaian Adipura 2017-2018. Bupati Bandung Barat Abubakar berharap, penghargaan kebersihan itu bisa diraih tahun ini. Berbagai langkah dipersiapkan, di antaranya berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait...

23 Oktober 2017 / Berita

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningktan iklim investasi dan komitmen dalam peningkatan kinerja serta pencegahan korupsi, DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat...