Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana mengintegrasikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke pemerintah pusat melalui pelayanan sistem perizinan usaha terintegrasi satu pintu secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Rencana itu seiring dengan target pemerintah mengerek peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan selama ini proses IMB berbeda-beda antar daerah dan pusat. Hal itu seringkali menghambat pengusaha dalam memulai bisnisnya.

“Standar bangunan untuk izin bangunan itu beda-beda antar daerah. Misalnya pemerintah pusat berbeda dengan DKI Jakarta, lalu Surabaya juga beda lagi,” ucap Thomas, Rabu (6/2).

Menurut Thomas, Bank Dunia kerap menjadikan faktor proses IMB sebagai salah satu penilaian kemudahan berbisnis di suatu negara. Maka itu, pemerintah berencana mengubah proses izin membangun tersebut secara daring (online).

“Terus terang Bank Dunia itu dalam mengukur EODB sangat fokus. Harus ramah terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), UKM, kalau mau bangun gedung cukup sederhana, dan berisiko rendah,” papar Thomas.

Thomas menyatakan pemerintah akan menyederhanakan proses IMB, khususnya pengusaha kelas menengah. Selain itu, aturan atau standar IMB akan disamakan di masing-masing daerah dan pusat.

“Sinkronisasi itu aspek kebijakan penting, pusing dia (pelaku UKM) kalau dari satu kabupaten mau buka cabang di kabupaten sebelah tiba-tiba standar berbeda kan bingung,” jelas Thomas.

Rencananya, menurut Thomas, pemerintah masih akan melakukan rapat antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait hal tersebut.

“Nanti Bank Dunia untuk EODB 2020 diumumkan pada Oktober 2019,” jelas Thomas.

 

Sebagai informasi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia pada 2019 turun ke 73 dari sebelumnya di peringkat 72. Bank Dunia mengklaim Indonesia hanya melakukan reformasi pada tiga indikator atau jauh lebih sedikit dengan negara lain, seperti India dan China mendorong reformasi masing-masing sebanyak enam dan tujuh indikator.

 

———

Sumber: cnnindonesia.com

08 Oktober 2019 / Berita

Periode pelaporan LKPM Triwulan III Tahun 2019 baru mulai dapat dibuat dan disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2019, mohon segera menyampaikan sebelum batas waktu berakhir di tanggal 10 Oktober 2019;   Konsep/draft LKPM Triwulan III Tahun 2019 baru mulai dapat dibuat pada tanggal 1...

30 September 2019 / Berita

Kunjungan dari DPMPTSP Kab. Ponorogo pada hari Rabu, 25 September 2019 terkait konsultasi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta intensifikasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...

23 September 2019 / Berita

HAMPIR setengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 dan 2020 dialokasikan ke wilayah selatan. Seperti dana pinjaman  Rp 324 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan yang sebagian besar berada di...

16 September 2019 / Berita

Sampai saat ini September 2019 telah tercatat 35 pelayanan perizinan sudah bisa menggunakan sistem perizinan online (perizinan.bandungbaratkab.go.id). Berikut daftar layanan perizinan yang sudah online:  IZIN OPERASIONAL KLINIK SURAT IZIN PANTI SEHAT SURAT TERDAFTAR PENYEHAT...