Proses perizinan yang penuh kehati-hatian bukan berarti pelayanan terlalu birokratis. Hal ini harus dijalankan agar izin yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan lingkingan sosial lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat (KBB), Rakhmat Safei, pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Perizinan di Pusdikter, Jln. Gadobangkong. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri 157 peserta yang berasal dari unsur Kecamatan, Kepala Desa dan Kepala Dusun.

"Dengan dikeluarkannya izin itu masyarakat diharapkan tetap dalam kondisi yang kondusif, aktivitas usaha lancar, perekonomian meningkat dan mayarakat sejahtera"

Peran aktif setiap elemen pelayanan perizinan diharapkan tidak hanya dalam penertiban, tapi juga dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan aduan dari masyarakat. Hal ini memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi masalah yang dapat menganggu stabilitas dan situasi kondusif di masyarakat. Jangan sampai terjadi saling menyalahkan satu sama lain, tapi diharapkan adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah yang timbul bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab semua unsur Pemerintahan di KBB.

Salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti masyarakat memperoleh pelayanan secara Mudah, Murah, Cepat Dan Ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publikasi yang dikehendaki.

 Tingkatkan Wawasan

Unsur yang terlibat dalam sosialisai pelayanan perizinan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perizinan, meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dengan pemerintah kecamatan, desa, dusun dan ketua RW di wilayah masing-masing. Selain itu juga aparat pemerintahan harus tanggap atas berbagai pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Lakukan terus koordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahannya.

Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan kepada kadus dan perangkat desa agar mengetahui standar prosedur pengajuan perizinan. Posisi Kepala Desa, Kepala Dusun sampai Ketua RW sebagai garda terdepan dalam pengendalian pembangunan didaerahnya. Kades, Kadus dan RW bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian pembangunan yang berizin atau tidak

15 September 2017 / Berita

Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jabar I melakukan sosialisasi tentang NPWP dan KSWP di kantor DPMPTSP pada tanggal 5 September 2017, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan aplikasi web Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dimana pemerintah daerah...

30 Agustus 2017 / Berita

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Cimahi Nomor : 621/V-09/0817 perihal Undangan Penandatanganan MoU tanggal 21 Agustus 2017, dilaksanakann pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, waktu pukul 09.00 WIB s.d selesai dan bertempat di Meeting Room...

23 Agustus 2017 / Berita

DPMPTSP KBB kembali menerima kunjungan dari DPMPPTSP Kab. Tapanuli Utara Prov Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 2017, perwakilan dari DPMPPTSP Kab. Tapanuli Utara sebanyak 3 orang dan diterima oleh Sekretaris DPMPTSP Bapak Suherman dengan didampingi oleh Ibu Anni sebagai Kepala Bidang...

14 Agustus 2017 / Berita

KBB Expo 2017 digelar dalam rangkaian peringatan Satu dasawarsa KBB sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun NKRI, Expo diisi pameran berbagai produk unggulan warga Bandung Barat. Bupati Bandung Barat Abubakar menuturkan bahwa KBB Expo 2017 ini merupakan momentum mempromosikan kinerja pemerintah...