Proses perizinan yang penuh kehati-hatian bukan berarti pelayanan terlalu birokratis. Hal ini harus dijalankan agar izin yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan lingkingan sosial lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat (KBB), Rakhmat Safei, pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Perizinan di Pusdikter, Jln. Gadobangkong. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri 157 peserta yang berasal dari unsur Kecamatan, Kepala Desa dan Kepala Dusun.

"Dengan dikeluarkannya izin itu masyarakat diharapkan tetap dalam kondisi yang kondusif, aktivitas usaha lancar, perekonomian meningkat dan mayarakat sejahtera"

Peran aktif setiap elemen pelayanan perizinan diharapkan tidak hanya dalam penertiban, tapi juga dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan aduan dari masyarakat. Hal ini memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi masalah yang dapat menganggu stabilitas dan situasi kondusif di masyarakat. Jangan sampai terjadi saling menyalahkan satu sama lain, tapi diharapkan adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah yang timbul bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab semua unsur Pemerintahan di KBB.

Salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti masyarakat memperoleh pelayanan secara Mudah, Murah, Cepat Dan Ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publikasi yang dikehendaki.

 Tingkatkan Wawasan

Unsur yang terlibat dalam sosialisai pelayanan perizinan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perizinan, meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dengan pemerintah kecamatan, desa, dusun dan ketua RW di wilayah masing-masing. Selain itu juga aparat pemerintahan harus tanggap atas berbagai pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Lakukan terus koordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahannya.

Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan kepada kadus dan perangkat desa agar mengetahui standar prosedur pengajuan perizinan. Posisi Kepala Desa, Kepala Dusun sampai Ketua RW sebagai garda terdepan dalam pengendalian pembangunan didaerahnya. Kades, Kadus dan RW bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian pembangunan yang berizin atau tidak

18 Juli 2017 / Berita

Jelang pelaksanaan kegiatan tahunan Apkasi Otonomi Expo 2017 yang merupakan gelaran ke-13, Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) serius menyiapkan diri. Persiapan dilakukan dengan menggelar technical meeting yang berlangsung di Merak Room Jakarta Convention Center (JCC)...

05 Juni 2017 / Berita

Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan Melalui Etika Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan salah satu kunci dalam suatau pembangunan. Pelayanan publik yang baik akan mendorong kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik juga merupakan...

05 Juni 2017 / Berita

SOSIALISASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) PERUSAHAAN PMA/PMDN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Kebijakan pembangunan nasional ternyata menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu kawasan andalan yang dinilai mempunyai posisi strategis. Demikian juga berbagai kebijakan Provinsi...

05 Mei 2017 / Berita

Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tingkat inflasi dipastikan akan mengalami peningkatan mengingat melonjaknya kebutuhan masyarakat. Namun menurut Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab. Bandung Barat, Maman S. Sunjaya, meningkatnya angka inflasi pada momentum tersebut...