Proses perizinan yang penuh kehati-hatian bukan berarti pelayanan terlalu birokratis. Hal ini harus dijalankan agar izin yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan lingkingan sosial lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat (KBB), Rakhmat Safei, pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Perizinan di Pusdikter, Jln. Gadobangkong. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri 157 peserta yang berasal dari unsur Kecamatan, Kepala Desa dan Kepala Dusun.

"Dengan dikeluarkannya izin itu masyarakat diharapkan tetap dalam kondisi yang kondusif, aktivitas usaha lancar, perekonomian meningkat dan mayarakat sejahtera"

Peran aktif setiap elemen pelayanan perizinan diharapkan tidak hanya dalam penertiban, tapi juga dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan aduan dari masyarakat. Hal ini memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi masalah yang dapat menganggu stabilitas dan situasi kondusif di masyarakat. Jangan sampai terjadi saling menyalahkan satu sama lain, tapi diharapkan adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah yang timbul bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab semua unsur Pemerintahan di KBB.

Salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti masyarakat memperoleh pelayanan secara Mudah, Murah, Cepat Dan Ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publikasi yang dikehendaki.

 Tingkatkan Wawasan

Unsur yang terlibat dalam sosialisai pelayanan perizinan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perizinan, meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dengan pemerintah kecamatan, desa, dusun dan ketua RW di wilayah masing-masing. Selain itu juga aparat pemerintahan harus tanggap atas berbagai pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Lakukan terus koordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahannya.

Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan kepada kadus dan perangkat desa agar mengetahui standar prosedur pengajuan perizinan. Posisi Kepala Desa, Kepala Dusun sampai Ketua RW sebagai garda terdepan dalam pengendalian pembangunan didaerahnya. Kades, Kadus dan RW bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian pembangunan yang berizin atau tidak

10 November 2017 / Berita

PESONA objek wisata Curug Malela di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat tak hanya menarik wisatawan lokal. Namun, air terjun yang sering disebut miniatur Niagara Falls di perbatasan Kanada-Amerika Serikat ini juga sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Berdasarkan...

30 Oktober 2017 / Berita

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai jumlah tenaga kerja yang terserap berkat realisasi investasi masih kurang. Berdasarkan data BKPM, sejak 2015 hingga paruh pertama 2017, jumlah tenaga kerja yang terserap tercatat 3,4 juta orang tenaga kerja dari...

24 Oktober 2017 / Berita

Pemkab Bandung Barat mempersiapkan semaksimal mungkin menghadapi penilaian Adipura 2017-2018. Bupati Bandung Barat Abubakar berharap, penghargaan kebersihan itu bisa diraih tahun ini. Berbagai langkah dipersiapkan, di antaranya berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait...

23 Oktober 2017 / Berita

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningktan iklim investasi dan komitmen dalam peningkatan kinerja serta pencegahan korupsi, DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat...