Proses perizinan yang penuh kehati-hatian bukan berarti pelayanan terlalu birokratis. Hal ini harus dijalankan agar izin yang dikeluarkan tidak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan lingkingan sosial lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat (KBB), Rakhmat Safei, pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Perizinan di Pusdikter, Jln. Gadobangkong. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri 157 peserta yang berasal dari unsur Kecamatan, Kepala Desa dan Kepala Dusun.

"Dengan dikeluarkannya izin itu masyarakat diharapkan tetap dalam kondisi yang kondusif, aktivitas usaha lancar, perekonomian meningkat dan mayarakat sejahtera"

Peran aktif setiap elemen pelayanan perizinan diharapkan tidak hanya dalam penertiban, tapi juga dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan aduan dari masyarakat. Hal ini memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi masalah yang dapat menganggu stabilitas dan situasi kondusif di masyarakat. Jangan sampai terjadi saling menyalahkan satu sama lain, tapi diharapkan adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, masalah yang timbul bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab semua unsur Pemerintahan di KBB.

Salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti masyarakat memperoleh pelayanan secara Mudah, Murah, Cepat Dan Ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publikasi yang dikehendaki.

 Tingkatkan Wawasan

Unsur yang terlibat dalam sosialisai pelayanan perizinan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perizinan, meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dengan pemerintah kecamatan, desa, dusun dan ketua RW di wilayah masing-masing. Selain itu juga aparat pemerintahan harus tanggap atas berbagai pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Lakukan terus koordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahannya.

Latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan kepada kadus dan perangkat desa agar mengetahui standar prosedur pengajuan perizinan. Posisi Kepala Desa, Kepala Dusun sampai Ketua RW sebagai garda terdepan dalam pengendalian pembangunan didaerahnya. Kades, Kadus dan RW bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian pembangunan yang berizin atau tidak

19 Februari 2018 / Berita

Ngamprah - Dengan adanya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Tertentu yang dihadiri langsung oleh Bupati Kab. Bandung Barat H. Abubakar, Pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat Syamsul Ma'arif, Sekda dan...

19 Februari 2018 / Berita

PLT Sekda Kabupaten Bandung Barat, Drs. H. Aseng Junaedi, M.Si, menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman Parkir Timur Kantor Bupati Bandung Barat, Senin (19/02/2018). Aseng mengatakan, Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17, wajib diikuti oleh Aparatur...

04 Januari 2018 / Berita

Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penutupan Sistem Online SPIPISE   Sehubungan dengan akan diterapkannya Peraturan Kepala BKPM tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan dan Fasilitas, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut: Sistem online...

05 Desember 2017 / Berita

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan, Dinas PMPTSP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Villa Lemon Lembang pada tanggal 23 November 2017. Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk...