Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan, Dinas PMPTSP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Villa Lemon Lembang pada tanggal 23 November 2017.

Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan landasan hukum bagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu  satu pintu dalam menyelenggarakan pengelolaan layanan perizinan terpadu satu pintu dan terciptanya wawasan serta  pengetahuan peraturan bupati bandung barat nomor 59    tahun 2017 tentang  pelimpahan wewenang pengelolaan dan penandatanganan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  di kabupaten bandung barat, demikian disampaikan Kepala Dinas PMPTSP Bapak Ade Zakir, ST.

Tema sosialisasi ini adalah melalui sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kita tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan peserta terdiri dari SKPD, Tim Teknis, Kecamatan dan perwakilan dari Kadis, Apindo dan REI. Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam sambutan Drs. Bapak Maman S. Sunjaya, M.Si mengatakan pelayanan pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan  yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan, ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, perizinan dan lainnya.

pelayanan perizinan sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik oleh birokrasi publik, merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara). pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan, semakin baik pelayanan maka akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. jika pelayanan dalam investasi baik maka akan mendorong tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memunculkan usaha baru bagi masyarakat.

pelayanan publik juga merupakan cerminan dan kinerja birokrasi, jika pelayanan publik baik, logikanya sistem  birokrasinya berjalan dengan baik.

Sumber : Bidang Dalak

 

08 Oktober 2019 / Berita

Periode pelaporan LKPM Triwulan III Tahun 2019 baru mulai dapat dibuat dan disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2019, mohon segera menyampaikan sebelum batas waktu berakhir di tanggal 10 Oktober 2019;   Konsep/draft LKPM Triwulan III Tahun 2019 baru mulai dapat dibuat pada tanggal 1...

30 September 2019 / Berita

Kunjungan dari DPMPTSP Kab. Ponorogo pada hari Rabu, 25 September 2019 terkait konsultasi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta intensifikasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...

23 September 2019 / Berita

HAMPIR setengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 dan 2020 dialokasikan ke wilayah selatan. Seperti dana pinjaman  Rp 324 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan yang sebagian besar berada di...

16 September 2019 / Berita

Sampai saat ini September 2019 telah tercatat 35 pelayanan perizinan sudah bisa menggunakan sistem perizinan online (perizinan.bandungbaratkab.go.id). Berikut daftar layanan perizinan yang sudah online:  IZIN OPERASIONAL KLINIK SURAT IZIN PANTI SEHAT SURAT TERDAFTAR PENYEHAT...