Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai jumlah tenaga kerja yang terserap berkat realisasi investasi masih kurang.

Berdasarkan data BKPM, sejak 2015 hingga paruh pertama 2017, jumlah tenaga kerja yang terserap tercatat 3,4 juta orang tenaga kerja dari 75.801 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1.494,9 triliun.

“Bagi saya [jumlah tenaga kerja yang terserap] masih kurang, harusnya lebih,” tutur Thomas kepada CNNIndonesia.com usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pekan ini.

Pernyataan Thomas memang beralasan. Pasalnya, hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai jutaan.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, per Februari 2017, tingkat pengangguran masih 5,33 persen atau 7,01 juta orang dari 131,55 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, maka sebenarnya tingkat pengangguran sudah turun meskipun tipis dari 5,5 persen.

Pulau Jawa merupakan pulau yang menyerap paling banyak tenaga kerja langsung dari total investasi yang terealisasi. Tercatat, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 2,12 juta orang dari 50.981 proyek senilai total Rp807,1 triliun.

Sementara, luar Jawa mampu menyerap lebih dari sepertiganya yaitu 1,25 juta orang tenaga kerja dari 24.820 proyek senilai total Rp687,7 triliun. Pulau Sumatera merupakan pulau yang paling banyak menyerap tenaga kerja setelah Pulau Jawa dengan 470.055 orang tenaga kerja yang terserap.

Kendati demikian, realisasi investasi tercatat terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 realisasi investasi Rp463 triliun. Kemudian, berlanjut pada 2015 menjadi Rp545 triliun, dan tahun lalu menjadi Rp613 triliun.

Tahun ini, dari target realisasi investasi sebesar Rp 678,8 triliun, realisasi investasi per semester I 2017 telah mencapai Rp 336,7 triliun.

Peningkatan realisasi investasi itu berkat sejumlah terobosan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari penyederhanaan perizinan melalui satu pintu (PTSP) dan pemangkasan waktu pemrosesan izin menjadi maksimal tiga jam.

Sumber: BKPM RI

19 Februari 2018 / Berita

Ngamprah - Dengan adanya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Tertentu yang dihadiri langsung oleh Bupati Kab. Bandung Barat H. Abubakar, Pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat Syamsul Ma'arif, Sekda dan...

19 Februari 2018 / Berita

PLT Sekda Kabupaten Bandung Barat, Drs. H. Aseng Junaedi, M.Si, menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman Parkir Timur Kantor Bupati Bandung Barat, Senin (19/02/2018). Aseng mengatakan, Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17, wajib diikuti oleh Aparatur...

04 Januari 2018 / Berita

Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penutupan Sistem Online SPIPISE   Sehubungan dengan akan diterapkannya Peraturan Kepala BKPM tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan dan Fasilitas, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut: Sistem online...

05 Desember 2017 / Berita

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan, Dinas PMPTSP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Villa Lemon Lembang pada tanggal 23 November 2017. Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk...