Hak Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

1. Hak Pemerintah Daerah meliputi:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat;
2. mengelola aparatur daerah;
3. mengelola kekayaan daerah, untuk kepentingan rakyat dan daerah;
4. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
5. mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, selama masih dalam wilayah kewenangan Kabupaten Bandung Barat
6. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan

 

2. Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

1. melindungi masyarakat, menjaga persaratan dan kesatuan;
2. melindungi kualitas kehidupan masyarakat;
3. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
4. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
5. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
6. menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
7. mengembangkan sistem jaminan sosial;
8. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
9. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
10. pelaksanaan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat;
11. pemecahan masalah sosial;
12. mengembangkan sumber daya produktif di Kabupaten Bandung Barat;\
13. menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan agar tepat sasaran;
14. fasilitasi untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. melestarikan lingkungan hidup;
16. mengelola administrasi kependudukan, pelayanan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil;
17. mengelola administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan/atau kegiatan usaha;
18. melestarikan nilai sosial budaya di Kabupaten Bandung Barat;
19. membentuk dan menerapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangan; dan
20. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya.

 

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Hak Masyarakat meliputi:

1. mengetahui informasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. memperoleh penggantian yang layak atau kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
5. mengajukan pengaduan dan penghentian kegiatan usaha kepada pemerintah apabila kegiatan usaha yang dilakukan pemegang izin tidak sesuai dengan izin yang diberikan sehingga menimbulkan kerugian.

 

2. Kewajiban masyarakat meliputi:

1. mentaati pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
2. memanfaatkan izin yang telah diterbitkan dengan penuh tanggungjawab;
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan nonperizinan; dan
4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai milik umum.